Jelang Pemilu 2024, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Diingatkan Jaga Netralitas

TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar Eka Putra SE, MM keluarkan Surat Edaran (SE) terkait pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

SE Bupati Tanah Datar Nomor: 800.1.10/356/BKPSDM-2023 tersebut bertujuan untuk menjaga netralitas PPNPN pada Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Sebut Pembangunan Tol Untungkan Semua Pihak

Dalam SE tersebut, Bupati mengingatkan PPNPN untuk wajib bersikap netral dan tidak terpengaruh atau terintervensi oleh golongan tertentu jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Jika ditemukan adanya pelanggaran bagi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan asas netralitas, maka PPNPN akan diberikan sanksi.

Baca juga: Bidang Pertanian Dan Pariwisata Bagian Dari 10 Program Unggulan Kabupaten Tanah Datar

"PPNPN yang melanggar bisa dikenakan sanksi berat berupa pemutusan hubungan kerja di lingkungan pemerintah daerah, " kata Bupati.

Dalam rangka mewujudkan netralitas tersebut Bupati meminta setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan bagi seluruh PPNPN.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Tidak hanya itu, kepala perangkat daerah juga diminta untuk melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNPN pada masing-masing unit kerja.

Sosialisasi bisa melalui berbagai kegiatan-kegiatan maupun melalui media dalam mengupayakan terciptanya iklim kondusif agar asas netralitas tetap terjaga. (JH)

Baca juga: Wagub Audy Apresiasi Lapas Terbuka Pasaman yang Dapat Penghargaan Bidang Pertanian