310.418 warga Tanah Datar terlindungi JKN-KIS

BATUSANGKAR - Wakil Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat Richi Aprian mengatakan sebanyak 82, 88 persen atau 310.418 jiwa masyarakat dari 374. 543 penduduk didaerah itu sudah terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal itu dikatakannya setelah mengikuti forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat kabupaten Tanah Datar tahap 1 tahun 2022 bersama BPJS Kesehatan di Aula Kantor Bupati itu Selasa, (5/4/2022).

Baca juga: Kemenkumhan Sumbar Musnahkan Ratusan Barang Sitaan Lapas dan Rutan

Ia menargetkan seratus persen masyarakat di Tanah Datar harus terdaftar dan terlindungi oleh BPJS dan tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Untuk capaian seratus persen ditargetkan sebanyak 64.125 jiwa lagi masyarakat di Tanah Datar harus sudah terdaftar menjadi keanggotaan JKN-KIS.

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

"Kami di Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mencarikan solusi bagaimana bisa UHC dan masyarakat semakin tercover tapi tidak membebani ke keuangan negara, " katanya.

Namun katanya, melihat kondisi dan situasi pandemi COVID-19 adalah sebuah tantangan yang mana ditengah masyarakat terdampak dalam penyakit dan ekonomi tapi masih bisa membayar kepesertaan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022, Disetujui DPRD Menjadi Perda

"Alhamdulillah kita bisa berada di angka 82, 88 persen. Meskipun masih ada kita alami beberapa masyarakat kita yang ada tunggakan, tapi kita tetap mencarikan solusi bagaimana mereka bisa terlindungi, " katanya.

Ia berharap kepada semua pihak, baik pihak di nagari, masyarakat baik yang ada di Tanah Datar maupun di rantau mengupayakan saudara-saudara yang belum ada jaminan kesehatan menjadi terlindungi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak terobati karena masalah biaya.

Baca juga: Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi menghadiri Acara Haflatul Qur'an Ke XXIV SD Islam Raudhatul.

"Harapan kita, dengan komunikasi yang lancar dengan pihak BPJS Kesehatan tidak ada lagi masalah ditemukan ada masyarakat kita yang tidak terobati karena masalah biaya, " katanya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh Febri Yanti  mengatakan forum komunikasi ini  bertujuan tercipta komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan terkait JKN-KIS sehingga permasalahan bisa diselesaikan.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Terkait capaian UHC Tanah Datar mencapai 83, 15 persen dan masih berada dibawah batas UHC yaitu 95 persen, sedangkan capaian UHC rata-rata Provinsi Sumbar adalah 85, 27 persen.(JH)